Stakeholder di Mimika Gelar Lokakarya Selamatkan Ibu Hamil dan Anak Putus Sekolah
FOTO BERSAMA– Vice President Community Development PTFI, Nathan Kum saat foto bersama Kepala Bakesbangpol Mimika Yan Selamat Purba, perwakilan lembaga adat saat lokakarya yang digelar PTFI di Lantai 2 Hotel Horison Diana, Kamis (26/9/2024). (FOTO: INDRI/TIMEX)
TIMIKAEXPRESS.id – Para pemangku kepentingan (stakeholder) di Mimika meliputi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, PT Freeport Indonesia (PTFI), TNI-Polri serta Tokoh Masyarakat (Tomas) dari lembaga adat menggelar lokakarya bertajuk, ‘Sosialisasi Pengelolaan Ibu dan Anak di Areal Pendulangan’.
Lokakarya yang berlangsung di Lantai 2 Hotel Horison Diana, Kamis (26/9/2024), ini bertujuan menyelamatkan lebih 4.800 pendulangan tradisional.
Terlebih menyelamatkan ibu hamil dan anak-anak putus sekolah yang ikut mendulang di kawasan tambang Freeport, mulai highland (dataran tinggi) hingga lowland (dataran rendah).
Hadir wewakili PTFI, yaitu Vice President Community Development PTFI, Nathan Kum.
Pemkab Mimika dihadiri Kepala Bakesbangpol Yan Selamat Purba, perwakilan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, serta utusan pimpinan satuan dari Polres Mimika dan Kodim 1710/Mimika.
Hadir pula pengurus paguyuban nusantara, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh perempuan juga tokoh pemuda.
Nathan Kum kepada awak media, mengatakan lokakarya sosialisasi pengelolaan ibu dan anak di aeral pendulangan Freeport, ini bertujuan untuk memberikan edukasi.
Bawasannya, kehadiran ibu hamil di area pendulangan sangat berbahaya, begitu pun anak-anak yang kehilangan kesempatannya memperoleh pendidikan.
“Sesuai data yang kami peroleh ada sebanyak 4.800 pendulang yang tinggal di area pendulangan, dan kami dari pihak perusahaan sudah melarang hal itu, bahkan lokasi pendulangan sudah kami beri tanda, bahwa area tersebut merupakan area yang dilarang untuk masuk dan beraktivitas, tetapi pada kanyataannya warga tetap berusaha masuk dengan berbagai cara,” ungkap Nathan kerap ia disapa.
Berdasarkan data 4.800 pendulang, lanjut Nathan, ini tersebar di tujuh lokasi, mulai dari Mile 72, Wini, Utikini Lama, Kampung Kimbeli dan Banti.
Ada juga pendulang yang mengais rezeki di Mile 50, 48, 40 hingga Mile 21.
“Hanya saja kami dari pihak perusahaan tidak bisa mengambil langkah lebih, karena untuk penegakkan hukum dan sosialiasi, telah diberikan kewenangan kepada pihak TNI dan Polri. Kami dari pihak perusahaan hanya sebatas memberikan sosialisasi saja,” paparnya.
Disamping itu, kata Nathan, pihak perusahaan pun sudah sering menutup area-area tersebut, tapi kemudian warga kembali buka di area lain, yang masih dalam kawasan tambang Freeport.
Ia tidak menampik, sejauh ini sudah banyak pendulang yang menjadi korban banjir dan kecelakaan lainnya di area pendulangan, namun mereka masih tetap bertahan.
Sementara itu, Yan Selamat Purba, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Mimika, mengatakan lokakarya ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada para pendulang agar tidak membawa istri atau anaknya, sebab anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, begitu pun para ibu hamil yang berada di areal dulang, tentu sangat beresiko terhadap keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya.
“Intinya para pendulang tidak harus bawa serta istri terlebih anak-anak ke area pendulang,” tegasnya.
Dikatakan, beberapa waktu lalu ada sekelompok pendulang yang terseret banjir, dan salah satu korbannya masih anak-anak.
“Ini yang kita antisipasi, dan memang tidak semata menjadi tugas dan tanggung jawab Freeport, tapi harus melibatkan semua stakehulder untuk menata atau menertibkan para pendulang. Terkait ini sudah pernah dibuat Perda, tapi perlu dirumuskan dan ditata lagi,” demikian Yan.
Banyak pula saran dan masukan dari para pemangku kepentingan dalam menertibkan dan menyelamatkan ribuan pendulang, terlebih ibu hamil serta anak-anak putus sekolah. (ela)
Tinggalkan Balasan