Berita Timika

Wujudkan Good Governance, Distrik Miru Sosialisasi Penyusunan LAKIP

TABUH TIFA – Petrus Lewa Koten, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika menabuh tifa menandai pembukaan sosialisasi penyusunan LAKIP di Hotel Grand Tembaga, Rabu (5/7). (FOTO : YOSEF/TIMEX)

TIMIKA, TIMIKAEXPRESS.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Distrik Mimika Baru menggelar sosialisasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tingkat distrik dan kelurahan.

Sosialisasi dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan, ini dilangsungkan di Hotel Grand Tembaga, Rabu (5/7).

Secara resmi kegiatan tersebut dibuka oleh Petrus Lewa Koten, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika.

Dimana para aparatur distrik maupun kelurahan sebagai peserta dari kegiatan tersebut.

Petrus Lewa Koten, dalam sambutannya, mengatakan, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance), transparan dan akuntabel merupakan syarat mutlak bagi setiap pemerintahan dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Karennaya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraaan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab.

“Penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services, termasuk dalam prakteknya biasa disebut good governance,” ujarnya.

Dijelaskan pula, agar good governance bisa terselenggara dengan baik, maka butuh komitmen serta keterlibatan semua pihak, yaitu pemerintah, private sector, dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integrasi, profesional serta etos kerja, juga moral yang tinggi.

Ia tidak menampik, penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi tantangan tersendiri.

“Melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar, termasuk keharusan pemerintah untuk terus melakukan regulasi dan restrukturisasi berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan iklim usaha yang lebih kondusif dan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman dan sejahtera,” paparnya.

Ia menambahkan, dalam menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, berkelanjutan, sistematik, terarah dan terpadu.

Adapun, LAKIP dibuat dalam rangka perwujudan pelaksanaan pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

“Disamping itu LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Petrus, pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi yang terstruktur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, bahkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Di sisi lain, manfaat yang bisa diperoleh dari LAKIP, antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan.

Selain itu, mengetahui dan menilai keberhasilan serta kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, juga mendorong penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, dan menjadikan instansi pemerintah akuntabel. (acm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button