Berita Timika

Warga Tuntut Ganti Rugi Lahan Venue Aeromodeling

DATANGI – Sejumlah warga pemilik lahan yang dijadikan venue Cabang Olahraga (Cabor) aeromodeling┬ámendatangi Kantor Disparbudpora pada Senin (15/5). (FOTO: YOSEF/TIMEX)

TIMIKA, TimeX

Sekelompok warga yang mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan venue Cabang Olahraga (Cabor) Aeromodeling, mendatangi Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Mimika seraya mempertanyakan soal ganti rugi lahan yang berada di Kampung Limau Asri, SP5 tersebut.

Pasalnya, lahan yang dijadikan venue Cabor Aeromodeling pada perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 lalu, belum dilakukan pembayaran ganti rugi oleh pemerintah setempat sejak pengadaannya 2019 lalu.

Accap, selaku kuasa dari salah satu pemilik lahan, mengatakan, proses pengadaan lahan sejak 2019 lalu sudah melalui prosedur, namun hingga kini belum dilakukan transaksi pembayaran kepada pemilik lahan.

“Sebelumnya kami sudah lakukan pertemuan, bahkan sampai mediasi di Kejaksaan Negeri Timika. Jadi sebenarnya luas lahan itu 30 hektare, tapi yang dieksekusi itu 12,5 hektare untuk dilakukan pembayaran sejak 2021 lalu,” kata Accap kepada Timika eXpress, Senin (15/5).

Pihaknya pun sudah menyerahkan sertifikat asli tanpa tanda terima pembayaran.

Malah, belakangan diduga ada klaim pihak lain dengan maksud membeli tanah dengan harga murah dari warga pemilik lahan tersebut.

“Pernah ada orang klaim lalu ajak kami bernegosiasi untuk lakukan pembelian tanah masyarakat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, padahal sebenarnya itu tidak diperbolehkan,” kata Accap.

Lebih lanjut, pihaknya pun baru mengetahui kalau anggaran untuk pembayaran lahan yang sebelumnya di akomodir Dinas Perumahan,   Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Mimika, kini sudah beralih ke Disparbudpora.

“Kalau seperti ini kan harusnya masyarakat diberitahu. Kalau tidak salah nilainya itu sekitar Rp40 Miliar lebih yang akan dibayarkan kepada 17 orang pemilik lahan,” demikian Accap.

Menjawab itu, Yakob Toisutta, Kepala Disparbudpora Mimika, mengungkapkan,  alasan belum direalisasikannya pembayaran lahan warga tersebut dikarenakan masih terkendala proses administrasi yang belum diselesaikan.

“Kita tinggal tunggu saja, karena dari surat yang saya lihat terkait pengukuran lokasi, itu kan ada masa berlakunya dan harus diperpanjang. Intinya, kalau sudah selesai, maka tinggal pembayaran, apalagi anggaran memang ada di kami tahun ini lebih Rp40 Miliar,” ujarnya. (acm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button