Berita Papua

Pertama di Papua, Mappi Implementasikan PP Nomor 106 Tahun 2021

FOTO:IST/TIMEX

FOTO BERSAMA-Michael Gomar, Penjabat Bupati Mappi saat foto bersama Marandus Sotumoran, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mappi dan wakil ketua II, Cristina Lebani, Jumat (5/5)

TIMIKA, TimeX

Michael Gomar, Penjabat Bupati Mappi menghadiri Rapat Paripurna Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mappi Non APBD. Masa sidang II Tahun 2023 dalam rangka pembahasan dan Penetapan Dua Raperda Non APBD.

Rapat yang berlangsung di Hotel Avista Kepi, Jumat (5/4) dibuka Marandus Sotumoran, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Mappi dan didampingi wakil ketua II, Cristina Lebani.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mappi membahas dan menetapkan dua Raperda Non APBD yakni Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mappi, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2023 tentang Penanaman Modal.

Michael Gomar mengatakan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam perpekstif otonomi khusus dan otonomi daerah pada hakekatnya dipandang sebagai upaya dalam rangka memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk membangun struktur management pemerintan yang efektif dan sistem pengembangan management yang efektif dan efisien, maka perlu adanya upaya yang terencana sistematis melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi daerah yang semangat dengan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sesuai Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan harus diwadahi dengan perangkat daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 mengamanatkan adanya struktur pemerintahan daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi.

Dengan diterbitkannya Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diimplementasikan dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua. Untuk itu Provinsi Papua dan Provinsi Pemekaran lainnya diberikan kewenangan khusus dalam melakukan penataan kelembagaan sesuai kewenangannya.

Pemkab Mappi saat ini telah melakukan penyesuaian perangkat daerah dimana sudah mendapatkan rekomendasi persetujuan Gubernur Provinsi Papua Selatan Nomor 8.1.2/194/PPS/III/ 2023 tertanggal 10 Maret 2023 tentang rekomendasi persetujuan penataan kelembagaan perangkat daerah kabupaten Mappi terhadap perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 dimana telah mendapatkan persetujuan maka dipandang perlu untuk segera membahas dan menetapkan dalam suatu regulasi peraturan perundang -undangan.

Pada prinsipnya penataan kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Mappi melalui perubahan atas Peraturan Nomor 6 Tahun 2016 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua selatan.

Dikatakan, penataan kelembagaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan kelembagaan bertujuan untuk mendapatkan struktur yang tepat ukuran dan tepat fungsi.

Dengan struktur yang tepat, ukuran yang tepat akan mempermudah pelaksanaan urusan pemerintahan. Sedangkan dengan struktur yang tepat fungsi akan mempermudah pencapaian target kinerja dari organisasi perangkat daerah sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Rancangan peraturan daerah terhadap penataan kelembagaan OPD Pemkab Mappi  merupakan yang pertama kali dilaksanakan diatas tanah Papua berdasarkan regulasi undang -undang Otsus jilid II dan juga peraturan pemerintahan nomor 106 tahun 2021. Sehingga kami boleh berbangga dan boleh bersyukur atas seluruh pencapaian kinerja dan juga rancangan peraturan daerah yang pada kesempatan ini akan kami serahkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Mappi,” jelasnya.

Terkait peraturan daerah tentang penanaman modal juga katanya, merupakan langkah awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya lapangan kerja baru melalui investasi yang dibuka seluas -luasnya kepada seluruh investor, dimana hal ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah antara lain meningkatkan pendapatan asli daerah, pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, memanfaatkan sumber daya alam, meningkatkan pelayanan publik serta meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Kabupaten Mappi memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti hasil hutan, tanah yang subur, kekayaan budaya yang majemuk. Hal ini perlu di jaga dan kelola secara baik, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat kabupaten Mappi.

“Semoga apa yang kita cita-citakan bersama dan kita lakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Mappi saat ini dan di waktu yang akan datang terus mendapatkan restu dari Tuhan yang Maha Esa agar mendapatkan hikmat dan tuntunan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab kita masing -masing,” tutupnya. (acm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button