JWW: Optimalisasi Dana Otsus untuk Kesejahteraan OAP

PERTEMUAN – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo saat menggelar pertemuan dengan ketua dan badan pengurus Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII) Wilayah II Pegunungan Tengah Papua ruang rapat Sekretariat GKII di Mile 32, Rabu (17/7). (FOTO: ISTIMEWA/TIMEX)

TIMIKAEXPRESS.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, menegaskan bahwa dana Otonomi Khusus (Otsus), sepatutya dirasakan manfaatnya oleh seluruh Orang Asli Papua (OAP).

Tapi, pada kenyataannya, hanya sebagian kecil OAP yang menikmati manfaat tersebut, sementara sebagian besar hanya mendengar tetapi tidak merasakannya.

“Nasib masyarakat kita OAP tidak mendapatkan perhatian yang baik dari Pemerintah Daerah (Pemda). Kenyataannya saat ini, masyarakat kita masih menanam singkong, dan untuk mendapatkan hasilnya butuh waktu lama karena harus menunggu tumbuhkembangnya,” ujar John Wempi Wetipo (JWW) saat menggelar pertemuan dengan Pdt. Hans Wakerkwa,M.Si selaku Ketua Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII) Wilayah II Pegunungan Tengah Papua dan pengurus selama dua hari kunjungannya di Mimika, Papua Tengah.

Kurangnya Tokoh Penghubung

JWW pun menyoroti kondisi ini terjadi akibat Papua sedang kehilangan tokoh yang bisa menjembatani OAP dengan Pemerintah Pusat.

“Kita sekarang kehilangan tokoh yang bisa menjembatani kita orang Papua, apalagi sekarang ini Papua sudah terbagi menjadi beberapa provinsi,” katanya.

Evaluasi Dana Otsus

Lebih lanjut, JWW menyebut dirinya ke Papua untuk membantu pekerjaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yakni melihat berbagai persoalan yang ada di Papua.

“Kalau kita evaluasi, dana Otsus saat ini tidak tepat karena belum ada kantor gubernur dan fasilitas lainnya, apalagi sampai saat ini anggarannya pun baru diusulkan,” kata JWW kerap ia disapa.

Dipaparkan pula, OAP saat ini mendapatkan banyak kekhususan, YAKNI OAP bisa melamar ASN sampai batas usia 50 tahun.

“Hari ini, orang Papua bisa jadi PNS sesuai PP 106 dan 107 tahun 2021 tentang kewenangan kelembagaan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus Papua, bahwa orang Papua bisa jadi PNS sampai batas usia 50 tahun,” ungkapnya.

Keistimewaan bagi OAP

JWW pun menegaskan, ini adalah bukti orang asli Papua diberi keistimewaan.

“Artinya, kita orang asli Papua diberikan kewenangan khusus berkaitan dengan pengangkatan CPNS, terutama dispensasi batas usia,” terangnya.

Soroti APBD Mimika

JWW juga menyinggung APBD Mimika yang fantastis, namun pembangunan di Mimika terkesan lamban.

“Kalau kita lihat APBD Mimika tahun ini Rp 7,5 triliun, itu nilai yang sangat besar, tapi daerahnya belum maju dan angka kemiskinannya masih tinggi. Seyogyanya anggaran yang ada harus benar-benar digunakan sesuai dan tepat sasaran, sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera,” tandasnya.

Dukung Perubahan UU Otsus

Lebih lanjut, JWW pun menegaskan, kalau dirinya sangat mendukung upaya Majelis Rakyat Papua (MRP) mengubah UU Otsus. “Kalau bisa, calon bupati dan wakil bupati harus orang asli Papua,” tukasnya.

Harapan Masa Depan Papua

Dengan dukungan dan kebijakan yang tepat, Wempi berharap bahwa seluruh orang asli Papua dapat merasakan manfaat dari dana Otsus dan perubahan signifikan dapat terwujud di tanah Papua. Ia menekankan pentingnya optimalisasi penggunaan dana Otsus agar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang selama ini belum merasakannya.

“Dana Otsus harus benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup orang asli Papua. Pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Arah Kebijakan ke Depan

Selain itu, JWW mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mengawasi dan memastikan penggunaan dana Otsus yang transparan dan akuntabel.

“Kita harus bersama-sama memastikan bahwa dana Otsus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh masyarakat asli Papua,” tutupnya.

JWW pun menambahkan, kalau ia akan terus memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, dan memastikan bahwa dana Otsus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Papua.