HUKRIM

Donny Bantah Adanya Tekanan Kejaksaan pada Keluarga Sumitro

Donny Umbora

Foto: Astrid/TimeX

TIMIKA, TimeX

Kejaksaan Negri Mimika, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Mimika, Donny Umbora, membantah pernyataan Komisaris PT Bartuh Langgeng Abadi, dalam hal ini Sumitro melalui ahli Warisnya Sulaksono, yang merasa ditekan oleh pihak Kejaksaan.

Pasalnya, terkait kasus tanah di Pelabuhan Poumako, menurutnya sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak ada tekanan apapun dari pihak kejaksaan kepada kedua saksi.

Kalau menurut kami tidak ada tekanan, paksaan. Yang kami lakukan sesuai proses hukum, dan keduanya hanya sebagai saksi, sehingga semua yang terlibat dalam objek tersebut kami lakukan pemeriksaan,” jelasnya saat ditemui kantor Kejaksaan Negeri Mimika, Senin (8/5).

Kata dia, saat ini prosesnya masih berjalan dan sudah masuk tahap penyidikan. PihakKejaksaanpun hingga kini belum menetapkan tersangka. Karena saat ini masih dalam tahap penyidikan, maka pihaknya masih mengumpulkan bukti-bukti, dan melakukan pemeriksaan.

Makanya kalau dibilang ditekan, dari segi mana ditekan?” ujarnya

Ia juga menjelaskan, untuk pemanggilan Sumitro, sudah dilakukan dua kali, dan untuk ahli warisnya juga pernah diperiksa.

Tidak mungkin kami memeriksa satu kasus, lantas yang diperiksa langsung disebut terlibat. Tidak mungkin. Intinya tidak ada tekanan ataupun paksaan, kan sebelum kita panggil kita sudah menyurat dan kalau pak Sumitro tidak bisa karena sakit, kami yang akan ke sana karena itu juga bagian dari pertanggungjawaban kami dalam penyelesaian sebuah perkara, dan semua itu normatif,’’ ujarnya.

Dirinya mengatakan, terkait adanya pernyataan soal pengembalian uang sebesar Rp. 10 miliar, menurut dia, pihak Kejaksaan tidak pernah membuat pernyataan seperti itu.

Silahkan itu pernyataan mereka. Tetapi kami merasa tidak pernah menyampaikan pengembalian uang sebesar Rp10 miliar, pemeriksaan yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur hukum,” kata Donny lagi.

Untuk diketahui sebelumnya, Sumitro melalui ahli Warisnya Sulaksono, mengancam akan menarik kembali lahan seluas 11,57 hektar yang sebelumnya telah dihibahkan kepada Pemkab Mimika pada 30 Januari 2023, di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua.

Sulaksono, yang merupakan ahli waris Sumitro, yang juga selaku anak kandungnya mengklarifikasi tudingan tersebut. Pasalnya pihak Sumitro merupakan pemilik sah atas lahan tersebut yang terletak di Poumako atas dasar pelepasan adat dan BPN Provinsi Papua di Jayapura pun telah mengeluarkan surat dengan nomor MP. 01.02/745-91/IV/2023 perihal status tanah tersebut.

Namun belakangan, pihaknya dituding terlibat korupsi lahan milik Pemkab Mimika dan terjadi salah bayar senilai Rp10 miliar yang seharusnya dibayarkan ke Pemkab Mimika. untuk kasus ini, pihak PT Bartuh Langgeng Abadi telah menyiapkan kuasa hukumnya.  (ine)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button