Berita Timika

Dewan Desak Pemkab Mimika Serahkan LKPJ Bupati 2022

Elminus Mom

Foto : Indri/TIMEX

TIMIKA,TimeX

Elminus B. Mom, Anggota DPRD  Mimika mendesak Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) Mimika segera menyerahkan Laporan Keterangan   Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2022.

Kami berharap kepada pemerintah melalui Plt. Bupati Mimika, Johannes Rettob untuk segera menyerahkan LKPJ 2022 kepada DPRD Mimika agar segera diparipurnakan,” kata Elminus B. Mom yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Mimika kepada Timika eXpress, Senin (8/5).

Elminus berharap LKPJ Bupati Mimika 2022, baiknya  diserahkan dalam minggu ini, agar diikuti diskusi lebih serius sebelum masuk tahapan pembahasan APBD Perubahan 2023  yang dijadwalkan diparipurnakan pada Juni mendatang.

Elminus tidak menampik, belum diserahkannya LKPJ, ini pun berdampak pada realisasi atau pelaksanaan proyek Tahun Anggaran 2023 belum bisa berjalan maksimal.

Buktinya, hingga triwulan kedua, Mei 2023, realisasi keuangan dari OPD Mimika baru mencapai 10 persen dari APBD Mimika Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5,1 triliun.

Disebutkan, masih rendahnya pemnyerapan anggaran, ini dikarenakan banyak paket proyek yang masih sementara dilelang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dimana serapan anggaran baru dari dana rutin atau tender kegiatan yang bersifat penunjukan langsung.

Elminus mengatakan, pihaknya mendorong pembahasan APBD Perubahan dilakukan dalam waktu dekat,  dengan maksud bila ada kegiatan yang tidak diakomodir dalam APBD induk, maka dapat diajukan pada APBD Perubahan nanti.

Saya pastikan, kalau pembahasan APBD Perubahan tidak dilakukan dalam waktu dekat,  maka sampai akhir tahun, Silpa Mimika akan sangat besar karena banyak program kegiatan tidak terealisasi seratus persen. Seperti tahun 2022 lalu, Mimika bukukan Silpa lebih Rp1,2 triliun. Saya harap ini jadi atensi pimpinan  daerah untuk diperhatikan,” pesannya.

Ia pun menyerukan sekaligus mengimbau seluruh pimpinan OPD dan jajarannya agar tidak hanya fokus dengan program kegiatan dari APBD Induk, tapi juga persiapkan di perubahan bila ada yang perlu diajukan, misalnya anggaran perjalan dinas.

Baik pihak eksekutif maupun legislatif harus sinergi, agar seluruh program OPD cepat didorong dan direalisasikan hingga selesai  tepat waktu,”pungkasnya. (ela)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button