Berita Timika

Anggaran Pengadaan Barang Pemda Mimika Capai Rp2,6 Triliun

>> Pemerintah Upayakan Penggunaan Produk Dalam Negeri

TABUH TIFA – Paulus Dumais, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika didampingi Bambang Wijaksono, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa dan lainnya saat menabuh Tifa, Rabu (11/5).

Foto : Yosef/TimeX

TIMIKA, TimeX

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menggelar sosialisasi penginputan SIPD P3DN pengadaan barang dan jasa di Hotel Cenderawasih 66, Rabu (10/5)

Kegiatan tersebut dibuka Paulus Dumais, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Bambang Wijaksono, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa, beberapa Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta undangan lainnya.

Paulus Dumais, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika dalam sambutannya mengatakan, dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah diamanatkan bahwa setiap kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan dan merealisasikan 40 persen anggaran belanja barang dan jasa untuk UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

“Program P3DN merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka mendorong masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri serta bertujuan untuk memberdayakan industri dalam negeri dan mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa pemerintah,” katanya.

Berdasarkan data dari bagian layanan pengadaan barang dan jasa, anggaran belanja barang dan jasa Kabupaten Mimika tahun anggaran 2023 yang terdapat di sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) LKPP sebesar Rp2,607 triliun. Sedangkan realisasi belanja barang dan jasa sampai dengan April 2023 sebesar Rp127 miliar atau 0,5 persen.

“Dari data tersebut Kabupaten Mimika berkeyakinan bahwa target 75 persen yang diamanatkan dalam Inpres 2 Tahun 2022 dapat tercapai bahkan terlampaui,” jelasnya.

Hal ini diyakini karena masih banyak paket-paket pengadaan yang belum dilakukan proses pengadaannya khususnya pengadaan barang serta banyak paket-paket pengadaan di OPD yang belum dicatatkan pada sistem LPSE.

Menurutnya, sosialisasi ini sangat penting dalam rangka monitoring belanja barang dan jasa yang telah dilaksanakan dalam proses pengadaan serta untuk mengetahui realisasi penyerapan anggaran untuk belanja produk dalam negeri.

“Untuk itu saya berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius dan seksama dan segera melakukan tindak lanjut atas hasil sosialisasi tersebut,” jelasnya.

Ia juga berharap para Pimpinan OPD selalu memantau progres realisasi belanja dan mengingatkan operator yang ditunjuk untuk menginput pada sistem yang ada.

“Saya minta kepada Inspektorat untuk selalu memonitor perkembangan pengadaan barang dan jasa yang telah dikonfirmasi menggunakan P3DN,” ungkapnya.

Sementara itu, Rr. Maria Suriani Widiastuty, Ketua Panitia dalam laporannya mengatakan, tujuan sosialisasi dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengetahuan ASN Pemda Mimika tentang penginputan penggunaan produk dalam negeri dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Tujuan lainnya agar OPD di lingkup Pemda Mimika dapat memahami dan melaksanakan penginputan sistem SIPD P3DN (peningkatan penggunaan produksi dalam negeri) dalam aplikasi SIPD P3DN pada pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tutupnya. (acm)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button