Berita Timika

95 Persen Pejabat Mimika Bebas dari Sanksi KPK

Petrus Yumte (FOTO : DOK/TimeX)

TIMIKA, TimeX

Berdasarkan laporan dari Inspektorat Daerah Mimika, sebagian besar pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika telah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI.

95 persen pejabat dinyatakan telah mengisi dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi.

Dengan rampungnya LHKPN, kurang lebih 199 pejabat di lingkup Pemkab Mimika bebas dari sanksi pemotongan gaji sesuai konsekuensi hukum.

Petrus Yumte, Pj Sekertaris Daerah (Sekda) Mimikam, mengatakan LHKPN wajib dilaporkan para pejabat setiap tahun, apalagi kalau ada penambahan harta kekayaannya.

“Untuk pengisian dokumen LHKPN pejabat Pemkab Mimika tahun 2023 sudah ditutup sejak 31 Maret lalu, dan 95 persen pejabat OPD Mimika sudah laporkan, dan tersisa atau belum lapor LHKPN itu pejabat di tingkat distrik. Ada dua distrik yang belum,” ujarnya kepada Timika eXpress belum lama ini.

Dijelaskan, dari jumlah 199 pejabat wajib lapor LHKPN, khusus kepala OPD sudah semua.

Dikatakanya, setiap pejabat dengan golongan/pangkat tertentu dalam pemerintahan, wajib  mengisi LHKPN untuk mewujudkan komitmen penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Adapun hasil LKHPN bisa diakses oleh masyarakat umum melalui situs KPK RI (elhkpn.kpk.go.id).

Dari situs tersebut dapat diketahui harta kekayaaan pejabat, mulai aset bergerak seperti kendaraan, surat berharga, hingga kepemilikan tanah pejabat, termasuk utang-piutang. (tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Back to top button